LBH itu Persekutuan Perdata, Masing-masing Pengurus Menjadi Teman Serikat

Kupang, abpnews – LBH itu Persekutuan Perdata (maatschap) yang masing-masing pengurus menjadi teman serikat yang bertindak dan bertanggung jawab secara pribadi sesuai pasal 1642 KUHPerdata, hal itu dikatakan Ketua LKBH FH Undana Kupang Husni Kusuma Dinata, SH, MH di Kupang Minggu, (28/11/2021).

“Jika dilakukan pergantian pengurus harus dilakukan dengan perubahan Akta Notaris. Jika dilakukan pembubaran maka dengan Akta Pembubaran, setelah ada Akta Pembubaran disusul SK pembubaran dan pencabutan NPWP di kantor Pajak. Jika belum dilakukan perubahan akta maka tidak dapat dipergunakan LBH kecuali nama-nama yang berada dalam Akta dan SK Menteri Hukum & HAM RI tersebut.

Prosedur pendirian LBH sama dengan Firma Hukum. Syarat pendirian sama yaitu didirikan paling sedikit dua orang.

Firma Hukum memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat sesuai pasal 1 butir 4 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.11-HT.04.02 Tahun 2004.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memberikan bantuan hukum kepada Pencari Keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium sesuai pasal 1 angka 6 PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma”, jelas Husni.

Husni menyatakan LKBH FH Undana yang dipimpinnya didirikan berdasar Akta Notaris dan SK Mentri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0009713.AH.01.07.TAHUN 2018 tanggal 6 Agustus 2018, bersifat badan hukum. SK Mentri Hukum dan HAM tersebut masih berlaku sampai sekarang, jelasnya.(*/az)

Tags

Share this post:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.