Korban Kristina Lazakar bersurat ke Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

Atambua, abpnews – Untuk mencari keadilan, seorang ibu Kristina Lazakar harus bersurat ke Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung atas tersangka Santy Taolin yang berkasnya belum dinyatakan P21 oleh Kejaksaan, masih bolak balik dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum.
 
Hal itu tertuang dalam surat Kristina Lazakar selaku korban melalui kuasa hukumnya Akhmad Bumi, SH.

Surat kuasa hukumnya Nomor; B. 21/FH-ABP/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 ditujukan ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, tembusan Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Kepala Kepolisian Daerah NTT, Kepala Kejaksaan Negeri Belu dan Kapolres Belu.
 
Dalam suratnya Kristina Lazakar mohon pengawasan dan evaluasi dalam proses pra penuntutan / penuntutan dalam perkara yang menimpa dirinya selaku korban dengan Santy Taolin sebagai tersangka.
 
Santy Taolin yang ditetapkannya sebagai tersangka atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan Pasal 372 KUHP berdasar Surat Ketetapan Tersangka nomor : S.tap / 42 / XII / 2020 / Reskrim tanggal 05 Desember 2020. 

Berkas perkaranya masih bolak balik dari Penyidik Polres Belu ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Belu, belum dinyatakan P21. Padahal kasusnya dari tahun 2020, tulis Kristina Lazakar dalam suratnya.
 
Pasal 266 KUHPidana; “Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenaranya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keteranganya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
 
Pasal 372 KUHPidana; “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
 
Akhmad Bumi, SH selaku kuasa hukum Kristina Lazakar saat dihubungi media ini Selasa, (31/8/2021) membenarkan pengiriman surat ke kejaksaan Agung. “Benar kami telah bersurat ke Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, minta pengawasan dan evaluasi, ini soal kepastian hukum dan keadilan.
 
Santy Taolin ditetapkan tersangka karena diduga melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan Pemalsuan Akta Authentiek seperti tertuang dalam  Laporan Polisi Nomor : LP/146/VIII/RES.7.4/2020 tanggal 28 Agustus 2020. Santy Taolin melakukan balik nama atas sertifikat tanpa sepengetahuan ahli waris lain.
 
Surat tolak waris sudah dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Tinggi Kupang melalui putusan Nomor; 155/Pdt/2016/PT.Kpg. Juga Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor; 13/Pdt.G/2016/PN.Atb.

Karena soal warisan sudah dinyatakan batal oleh pengadilan, pada tahun 2021 Santy Taolin melalui kuasa hukumnya Helio mengajukan gugatan baru dengan dalil harta itu Santy peroleh dari hadiah perkawinan. Itu juga tidak diterima oleh Pengadilan melalui putusan Nomor 6/Pdt.G/2021.
 
Dari putusan pengadilan itu maka harta warisan itu belum dibagi, harta itu kembali ke semula, ke alm. Dominggus Taolin. Dari situ kemudian dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris yang sah, jadi bukan milik tunggal.
 
Balik nama atas nama Santy itu dasarnya apa? Ini yang membuat Santy Taolin jadi tersangka. Santy Taolin sudah menguji status tersangkanya melalui praperadilan, tapi pengadilan menolak. Status tersangka pada Santy Taolin itu sah, memenuhi syarat dua alat bukti.

Permohonan penghentian penyidikan atau SP3 ke penyidik kecuali tidak memenuhi cukup bukti, tapi tersangka Santy Taolin ini sudah memenuhi syarat dua alat bukti, sudah diuji melalui praperadilan.

Putusan benar salah itu dipengadilan, silahkan diuji dipengadilan melalui pengadilan pidana”, jelas Bumi.
 
Sebelumnya pengacara Santy Taolin Helio Moniz de Araujo, SH meminta Kapolres Belu mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap tersangka Santy Taolin. Permintaan itu disampaikan Helio dalam permohonannya kepada Kapolres Belu tanggal 30 Agustus 2021.(*)

Tags

Share this post:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.