Ahmad Azis Ismail, Dana Cair 50%, Berharap Fisik 100%, itu tidak Realistis

Lewoleba, abpnews –  Dana cair 50% tapi berharap fisik pekerjaan selesai 100%, itu tidak realistis. Lain hal kalau dana telah cair 100% tapi progres fisik hanya 61,94%, kalau demikian berarti ada sesuatu, ada masalah, inikan tidak. Hal itu dikatakan kuasa hukum tersangka Ahmad Azis Ismail, SH dari Firma Hukum ABP di Lewoleba Kamis, (9/12/2021).

Tersangka Cornelis Ndapamerang, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Yohanes Nade Tupen selaku Kuasa Direktur CV Tekno Krajaba kembali diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Lembata Kamis, (9/12/2021). Kedua tersangka diperiksa dua jam lebih. Diperiksa mulai pkl 10.00 wita sampai 12.30 wita. Pengguna Anggaran Mahmud Rempe, SH tidak diperiksa.
 
Kali ini Cornelis Ndapamerang, ST dan Yohanes Nade Tupen diperiksa langsung oleh Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Lembata Arianto, SH terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi penyimpangan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Kecamatan Buyasuri pada Kantor Kecamatan Buyasuri Tahun Anggaran 2014, kedua tersangka didampingi kuasa hukumnya Ahmad Azis Ismail, SH dari Firma Hukum ABP.

Ahmad Azis Ismail, SH saat dikonfirmasi setelah pemeriksaan kedua tersangka di Kejaksaan Negeri Lembata membenarkan kedua tersangka diperiksa tambahan di Kejaksaan Negeri Lembata. “Ya benar ada pemeriksaan tambahan pada kedua tersangka pak Cornelis Ndapamerang, ST dan pak Yohanes Nade Tupen, pak Mahmud Rempe tidak diperiksa, materi pemeriksaan terkait addendum pelaksanaan dan hal tekhnis lain termasuk terkait pembayaran uang muka 30%.
 
Pada saat pencairan 50%, progres fisik telah mencapai 61,94%. Pencairan 50% senilai sekitar Rp 513.500.000,- (lima ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Progres fisik 61,94% sesuai hasil Laporan Konsultan Pengawas CV Indo Design dan Tim Pengawas Tekhnis Pemerintah.

Saat BPK melakukan pemeriksaan, pihak BPK-RI menyatakan pekerjaan tersebut belum dilakukan PHO (Principal Hand Over) sehingga status gedung tersebut masih dalam Konstruksi Dalam pekerjaan (KDP). Karena masih KDP, BPK-RI tidak melakukan pemeriksaan.

Kondisi dan situasi lapangan yang tidak kondusif membuat pekerjaan terhalang dilapangan karena lokasi proyek ditahan oleh pemilik lahan, soal pembebasan lahan itu tanggungjawab Pemerintah, bukan kontraktor. Kondisi dilapangan tidak sesuai lagi dengan jadwal atau skema dalam kontrak induk, akhirnya dilakukan addendum. Pada saat perubahan tahun anggaran, anggaran atas pembangunan kantor Camat Buyasuri tidak dianggarkan lagi atau tidak diluncurkan ke tahun anggaran berikut, akhirnya pekerjaan jadi mangkrak karena tidak berlanjut. Diajukan lagi ke DPRD oleh Pengguna Anggaran tapi DPRD tidak setujui. Akhirnya kontraktor di PHK oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PKK)”, jelas Azis.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Lembata Azrijal, SH menjelaskan saat ini pihaknya masih mendalami dan memeriksa saksi-saksi tambahan. Dalam proses penyidiakn tak tertutup kemungkinan akan terjadi penambahan tersangka. Semua itu tergantung pada perkembangan penyidikan dan alat bukti. Seseorang bisa jadi tersangka minimal memiliki dua alat bukti.(*)

Tags

Share this post:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.